I  



Polhukam

Ketua F-PKB, Marwan Jafar,

Biaya Pemilukada Rp15 Triliun Per Tahun

Rabu, 16 Oktober 2013 - WIB | dibaca: 61 pembaca
bagikan berita

Hariininews.com-Putra Galang

JAKARTA-Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengungkapkan, bahwa biaya pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) per tahun mencapai Rp15 triliun.

Dengan asumsi Pemilukada setiap lima tahun sekali, dikalikan biaya Pemilukada per tahun, maka akan menghabiskan dana sekitar Rp75 triliun, kata Jafar, dalam siaran persnya, Rabu (16/10/2013) ini.

Jadi, menurutnya, Pemilukada langsung menghabiskan anggaran negara yang sangat besar. Bahkan, belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon petahana yang sangat sulit dikontrol. Maka dari itu,

Marwan juga menilai,, Pemilukada langsung bisa merusak kohesifitas sosial. Bahkan, Pemilukada langsung seringkali membuat masyarakat terpecah belah. Akibatnya, budaya gotong royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilihan kepala daerah," kata anggota Komisi V DPR RI ini.

Dia juga menambahkan, mekanisme Pemilukada langsung hanya menyuburkan praktik politik uang yang lebih besar. Selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.

Sehingga, setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memerhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan.

Akibatnya, jika terpilih tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat, tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pemilulkada yang telah dikeluarkan," tandasnya.

Selain itu, kata Marwan, Pemilukada sering menimbulkan kerusuhan sosial, bahkan bisa jadi konflik horizontal. Akibat Pemilukada langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar pendukung yang mengakibatkan kerugian materi seperti pengerusakan kantor bupati, kantor KPU dan lain sebagainya.

"Kerusuhan tidak melulu, karena tidak siapnya calon yang kalah. Tetapi, seringkali terjadi akibat masifnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon. Sedangkan, calon yang lain tidak mampu berbuat apa-apa," tandasnya lagi.